Teori Kelahiran Negara

Ok sob setelah beberapa artikel saya yang melulu membahas isu aktual yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kali ini saya akan membahas tentang asal muasal keberadaan negara. sebagai seorang pegawai negeri maka sesuangguhnya adalah sebuah keharusan mengenal dari mana datangnya sebuah negara.

Tanpa memperpanjang kalimat pembuka, karena saya yakin yang Anda harapkan bukanlah kalimat pembuka yang sensaional ataupun bingkai kata yang menarik sebagai pembukaan dari sebuah inti yang hambar. Intinyalah yang Anda harapkan bukan?

Baiklah mari kita buka cakrawala berfikir kita atau paling tidak bagi Anda Sarjana, Magister bahkan Doktor Administrasi negara sekedar mengingatkan beberapa pelajaran yang dulu pernah Anda terima di bangku kuliahan.

Tentang “asbabunnujul”atau asal muasal sebuah Negara

Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Garut

Sahabat sebagaiman Anda ketahui bahwa pada Tanggal 09 April 2014 nanti, Bangsa Indonesia akan melaksanakan sebuah hajat politik besar yang akan menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Ya! Pemilihan Anggota DPR, DPRD dan DPD periode 2014-2019.

Pertanyaannya dari sejumlah calon Anggota legislatif yang ada seberapa kenal Anda dengan mereka?

Seberapa tahu Anda track record dan perjuangannya selama ini?

Hal itu penting sahabat, karena masa depan kita 5 tahun ke depan berada di tangan mereka. jadi pilihlah dengan cermat!

untuk membantu Anda terutama Sahabat saya di Garut berikut ini Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 yang akan memperebutkan suara sahabat tanggal 09 April nanti...

Inginnya saya menampilkan Calon Anggota Anggota DPR, DPRD dan DPD, seluruh Indonesi, akan te tapi karena keterbatasan kemampuan untuk saat ini saya hanya dapat menampilkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Garut. Semoga bermanfaat  terutama bagi Sahabat di Kabupaten Garut.

Pesan saya: Tentukan pilihan dengan cermat sahabat!!!

Sumber : KPUD Kabupaten Garut dan Bakesbangpol Kabupaten Garut

MENGOPTIMALKAN PERAN UNSUR KEWILAYAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

MENGOPTIMALKAN PERAN UNSUR KEWILAYAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Unsur kewilayahan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah adalah Kecamatan dan Kelurahan. Sebagai sebuah perangkat daerah organisasi ini memiliki kewenangan berkenaan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya. selain itu Camat sebagai pemimpin kecamatan mendapatakan kewenangan melalui pelimpahan sebagian kewenangan bupati.

Selain kedua organisasi sebagaimana PP Nomor 8 Tahun 2003 tersebut, unsur kewilayahan lain yang setipe tapi memiliki status yang berbeda adalah Desa atau Pemerintah Desa. Keberadaan desa dibedakan dengan kelurahan mengingat statusnya sebagai daerah otonom asli. 

1.       Urgensi Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Disadari maupun tidak kecamatan dan kelurahan serta desa adalah sebuah perangkat daerah yang paling dekat dengan “konsumen” pemerintah yakni rakyatnya, sehingga keberadaannya sangat menentukan penilaian rakyat terhadap pemerintah. Atau bahkan sebagian orang memandangnya sebagai etalase pemerintahan. Sebagaimana sebuah etalase keduanya berfungsi sebagai pintu pertama berbagai kebijakan pelayanan, pemerintahan maupun pemberdayaan dari pemerintah kepada rakyatnya .

Meskipun status kecamatan dan kelurahan dengan desa berbeda akan tetapi arti penting ketiganya relatif sama yakni sebagai:

1.       Ujung tombak pelaksanaan kebijakan;

2.       Ujung tombak Pelayanan;

3.       Ujung Tombak Pemberdayaan; dan

4.       Ujung tombak pembangunan.

Mengingat arti penting tersebut maka sudah seyogyanyalah pemerintah mampu mengoptimalkan perannya untuk meningkatkan percepatan pembangunan daerah dan lebih luas lagi nasional.

Peraturan Perundang-Undangan Organisasi Kemasyarakatan

ORGANISASI KEMASYARAKATAN
UU NOMOR 8 TAHUN 1985
UU NOMOR 17 TAHUN 2013
UU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORMAS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH

SKB Ahmadiyah

KEAGAMAAN
SKB AHMADIYAH

Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian

KEPEGAWAIAN
UU ASN YANG DISAHKAN
UU NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
UU NOMOR 4 NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

UU 32 Tahun 2004

TENTANG PEMERINTAH DAERAH
UU 32 TAHUN 2004

Substansi UU ASN (3) tentang Pangkat, Jabatan, Pengembangan Karier, Pola Karier dan Promosi

Salah satu yang paling menarik dalam substansi UU ASN adalah berkenaan dengan Pangkat dan Jabatan., Pengembangan Karier, Pola Karier dan Promosi. Pembahasan terhadap keempat materi tersebut disusun secara berurutan yakni pasal 68, 69, 70 dan 71 UU Aparatur Sipil Negara.

2.     PANGKAT DAN JABATAN (Pasal 68)

Download Undang-Undang Dasar 1945

KONSTITUSI
UUD TAHUN 1945 SETELAH AMANDEMEN

Menyingkirkan Kepentingan Sesaat untuk Garut yang Lebih Baik

Sahabat sebelum saya melanjutkan pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang telah beberapa hari ini tertunda karena kesibukan Kantor yang tak dapat dihindari. Kali ini saya ingin mempersembahkan tulisan ini bagi seluruh masyarakat di kampung halaman saya yang saya cintai yakni Kabupaten Garut.

Meskipun tidak lahir dan besar di tempat ini,  tapi saat ini saya dan keluarga kecil saya telah hidup dan mendapatkan penghidupan dari Garut, sehingga jangan sekali-kali sahabat meragukan kecintaan saya terhadap daerah yang identik dengan dodol, domba dan belakangan Chokodot ini.

Menyimak acara dialog publik di Televisi Sembilan salah satu televisi lokal di Kabupaten Garut tadi malam, ingin rasanya saya ikut menyumbang opiniterhadap tema acara tersebut. Tema acara yang bertajuk “mampukah Rudi(Bupati terpilih) meningkatkan Ekonomi Garut” sesungguhnya adalah tema yang sangat tepat mengingat ekonomi adalah inti dari seluruh kegiatan masyarakat.

Ekonomi adalah panglima dalam kehidupan masyarakat. Kerap kali kita melihat segala macam permasalahan yang dimulai dari permasalahan ekonomi. Kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait erat dengan ekonomi, kehidupan politik masyarakat jelas-jelas sangat bersinggungan dengan masalah perut dan seterusnya bahkan kehidupan ideologi masyarakatpun tidak akan terlepas dari urusan penghasilan yang mampu merubah pandangan hidup seorang manusia.

Meskipun ekonomi adalah panglima akan tetapi dalam rangka membangun perekonomian tentunya kita tidak bisa bergerak secara parsial. Pembangunan diseluruh sektor kehidupan perlu diperhatikan guna terciptanya pembangunan ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Sektor-sektor seperti agama, politik, budaya dan ketentraman ketertiban perlu didorong semaksimal mungkin untuk dapat menciptakan pra kondisi perkonomian yang mendukung.