Menyingkirkan Kepentingan Sesaat untuk Garut yang Lebih Baik

Sahabat sebelum saya melanjutkan pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang telah beberapa hari ini tertunda karena kesibukan Kantor yang tak dapat dihindari. Kali ini saya ingin mempersembahkan tulisan ini bagi seluruh masyarakat di kampung halaman saya yang saya cintai yakni Kabupaten Garut.

Meskipun tidak lahir dan besar di tempat ini,  tapi saat ini saya dan keluarga kecil saya telah hidup dan mendapatkan penghidupan dari Garut, sehingga jangan sekali-kali sahabat meragukan kecintaan saya terhadap daerah yang identik dengan dodol, domba dan belakangan Chokodot ini.

Menyimak acara dialog publik di Televisi Sembilan salah satu televisi lokal di Kabupaten Garut tadi malam, ingin rasanya saya ikut menyumbang opiniterhadap tema acara tersebut. Tema acara yang bertajuk “mampukah Rudi(Bupati terpilih) meningkatkan Ekonomi Garut” sesungguhnya adalah tema yang sangat tepat mengingat ekonomi adalah inti dari seluruh kegiatan masyarakat.

Ekonomi adalah panglima dalam kehidupan masyarakat. Kerap kali kita melihat segala macam permasalahan yang dimulai dari permasalahan ekonomi. Kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait erat dengan ekonomi, kehidupan politik masyarakat jelas-jelas sangat bersinggungan dengan masalah perut dan seterusnya bahkan kehidupan ideologi masyarakatpun tidak akan terlepas dari urusan penghasilan yang mampu merubah pandangan hidup seorang manusia.

Meskipun ekonomi adalah panglima akan tetapi dalam rangka membangun perekonomian tentunya kita tidak bisa bergerak secara parsial. Pembangunan diseluruh sektor kehidupan perlu diperhatikan guna terciptanya pembangunan ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Sektor-sektor seperti agama, politik, budaya dan ketentraman ketertiban perlu didorong semaksimal mungkin untuk dapat menciptakan pra kondisi perkonomian yang mendukung. 

Khusus untuk sektor politik, kita semua sepakat Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki iklim politik yang sangat dinamis. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai permasalahan politik Garut yang kita hadapi sejak Tahun 2007-2008 dengan Penggulingan Bupati Agus Supriyadi, Tahun 2011 Pengunduran Diri Wakil Bupati Dicky Chandra, dan tentunya isu Nasional Tahun 2012 ketika Kasus Nikah Siri Bupati Aceng Fikri mampu menggulingkannya dari jabatan yang tinggal tersisa seumur Jagung. 

Hingga pada pemilihan Bupati Garut Periode 20014-2019 kemarinpun yang menghasilkan Pasangan H. Rudi Gunawan dan Dr. Helmy Budiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak terlepas dari berbagai isu dan menuver politik yang mampu mengancam kondusifitas wilayah Kabupaten yang sangat saya cintai ini.

Isu “perubahan” yang diusung oleh pasangan terpilih tersebut banyak dihubungkan dengan revolusi besar-besaran tatanan birokrasi pemerintah daerah. Sehingga banyak kalangan birokrat yang merasa khawatir dengan isu tersebut dan Saya adalah termasuk salah satunya.

Jangan berburuk sangka dulu sahabat, kekhawatiran saya bukan pada kemungkinan saya digeser atau “dibangkucadangkan” atau karena saya termasuk orang yang akan “disingkirkan” oleh Bapak Bupati yang telah terpilih. Kekhawatiran saya lebih kepada ketakutan jika konsep perubahan yang dibawa oleh Bapak Bupati nanti akan menciptakan instabilitas di internal pemerintah daerah. Jika hal ini terjadi maka yang akan menjadi korban selalu saja masyarakat dan kepentingan umum.

Kita semua sepakat bahwa tanpa didukung birokrasi yang efektif, yang bersih dan berwibawa maka mustahil tercipta sebuah pelaksanaan kebijakan yang baik. Mustahil pula pelayanan kepada masyarakat terlaksana secara optimal mengingat birokrasi adalah pelaksana kebijakan dan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah disahkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu kondisi yang kontraproduktif terhadap peningkatan mutu birokrasi diantaranya instabilitas internal adalah sesuatu yang harus kita hindarkan. Justru yang paling penting untuk dilakukan saat ini adalah merumuskan berbagai formulasi dalam rangka melaksanakan perubahan positif yang sudah menjadi idaman masyarakat Garut. Hal-hal diluar itu bukanlah persoalan utama kita saat ini.

Konsep revolusi sebagaimana kita ketahui adalah konsep yang cukup radikal yang mampu mengubah keadaan akan tetapi menimbulkan korban yang cukup besar. Sejarah menunjukkan bagaimana sang Founding Father Bung Karno yang mengusung isu ini dan terjungkal secara menyedihkan. Atau bagaimana Pak Harto yang saya hormati dengan isu PKI dan Subversivenya menimbulkan permusuhan dengan beberapa kalangan yang akhirnya menyebabkan beliau lengser dari jabatannya. Pun dengan revolusi alamiah “seleksi alam” yang mampu menghantarkan sang penguasa Bumi dinosaurus ke ambang kepunahan.

Memang selama ini kita memandang revolusi francis sebagai sebuah revolusi yang berhasil tapi tahukah Anda berapa korban jiwa akibat revolusi tersebut? Tercatat sekitar 16.000-40.000 orang tewas selama tiga tahun perjalanan revolusi ini.

Berkaca dari sejarah tersebut maka saya memandang bahwa semangat perubahan yang diusung oleh pasangan Bupati terpilih yang akan memimpin Kabupaten Garut Lima Tahun ke Depan ini, harus mampu direalisasikan secara bijak. Melalui pendekatan yang efektif dengan perhitungan yang matang dan mengedepankan sudut pandang hukum dan perundang-undangan. Selain itu tentunya kepentingan Garut dan masyarakatnya haruslah menjadi pertimbangan utama di atas segala-galanya.

Apa yang terjadi selama proses pemilihan bupati kemarin seyogyanya disikapi secara arif. Biarlah itu kita singkirkan sesaat karena yang terjadi kemarin adalah masa lalu, yang terjadi saat ini adalah keniscayaan dan yang terjadi esok adalah masa depan yang harus kita songsong dari saat ini.

“Biarlah kita singkirkan kepentingan sesaat untuk Garut yang lebih baik”

Ada sebuah pernyataan melegakan dalam dialog publik tadi malam yang disampaikan oleh Bapak Bupati Garut terpilih Bapak Rudi Gunawan sebuah pernyata kasik dari seorang negarawan sejati sebuah pernyatan dengan poin penting “merubah bukan berarti mengganti”.

Jika saya mencoba mencermati pernyataan tersebut, maka saya melihatnya sebagai sebuah pernyataan yang sangat tepat yang di sampaikan oleh seorang negarawan sejati. Didalamnya tersirat sebuah rangkulan hangat kepada birokrat yang selama ini seakan-akan diposisikan publik sebagai pihak yang bersebrangan dengan pasangan calon nomor urut 8 ini.

Meskipun didalamnya tetap tersirat sebuah keinginan untuk merubah dan meningkatkan peran birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa. akan tetapi perubahan itu akan dilakukan secara bijak dan berpegang teguh terhadap hukum dan perundang-undangan.

Semoga pengamatan saya terhadap pernyataan ini tidak meleset, karena jika bapak bupati merealisasikan keinginannya terhadap perubahan birokrasi tersebut secara bijak, maka saya yakin birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut akan mampu berubah secara positif dengan maksimal. Karena bagi kami birokrasi, tugas kami adalah pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa

Siapapun Pimpinannya kami hanya sebatas itu tidak lebih tidak kurang.